Hasil Pencarian

Pajak Karbon ASEAN Taxation Forum — Pada tanggal 1-3 Agustus lalu, forum penting yang disebut "Asean Forum on Taxation" digelar dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerja sama dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik di kawasan ASEAN. Forum ini menjadi ajang bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman seputar isu pajak dan kebijakan ekonomi di kawasan. Dengan kepemimpinan dari Kementerian Keuangan Indonesia, yang diwakili oleh Febrio Kacaribu, forum ini menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan iklim investasi, mengoptimalkan sumber daya domestik, meningkatkan basis pajak, mengedepankan keadilan pajak, dan memperkuat stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Tema yang diusung oleh Kepemimpinan ASEAN Indonesia adalah menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif. Pertemuan ini membahas berbagai isu perpajakan yang relevan, di antaranya adalah penguatan jaringan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di kawasan ASEAN. Selain itu, fokus juga diberikan pada upaya meningkatkan pertukaran informasi perpajakan sesuai standar internasional dan kemudahan layanan administrasi perpajakan bagi investor melalui penggunaan sistem online. Salah satu tantangan terkini yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia adalah dampak dari digitalisasi ekonomi dan penggunaan aset kripto. Di dalam forum ini, negara-negara anggota juga membahas dampak perpajakan yang muncul dari fenomena tersebut. Isu penting lainnya adalah pajak atas karbon, yang kini menjadi perhatian global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Negara-negara di dalam forum juga mendiskusikan bagaimana menghadapi tantangan ini. Tidak hanya berfokus pada isu-isu umum, dalam forum ini juga terdapat sub-forum khusus yang membahas tentang kebijakan cukai. Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan pelajaran terkait perpajakan khususnya pada produk seperti rokok dan minuman beralkohol. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand saling berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan pajak untuk minuman berpemanis di negara mereka. Pentingnya adaptasi terhadap perubahan tren ekonomi dan teknologi menjadi sorotan dalam forum ini. Terutama dalam hal produk-produk baru seperti rokok elektrik, Indonesia dan Filipina berbagi pengalaman mereka dalam mengatur dan mengawasi produk ini. Di Indonesia, sedang dalam proses menuju penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Melalui Asean Forum on Taxation, diharapkan kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN dalam hal perpajakan akan membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi kawasan dan memberikan langkah-langkah yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Carbon Tax Discourse Echoes at ASEAN Taxation Forum Carbon Tax ASEAN Taxation Forum —From August 1-3, the "ASEAN Forum on Taxation" convened, with the primary objective of enhancing cooperation and creating a better economic environment within the ASEAN region. This forum served as a platform for member nations to discuss and exchange experiences regarding tax and monetary policies in the region. Under the leadership of Indonesia's Ministry of Finance, represented by Febrio Kacaribu, this forum provided a significant avenue to formulate strategic steps to improve the investment climate, optimize domestic resources, enhance tax bases, prioritize tax fairness, and reinforce economic stability within ASEAN. The theme Indonesia's ASEAN leadership advocated was centred on making ASEAN a resilient and inclusive financial growth centre. The meeting tackled various relevant taxation issues, including strengthening the Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) network across the ASEAN region. Additionally, there was a focus on boosting tax-related information exchange under international standards and facilitating tax administration services for investors through online systems. One of the current challenges countries face is the impact of digitalization and the use of crypto assets. In this forum, member countries also discussed the taxation implications stemming from these phenomena. Another significant issue discussed was carbon taxation, which has garnered global attention in efforts to mitigate climate change impacts. Member countries discussed strategies to address this challenge. The forum didn't solely concentrate on general matters; it also featured specialized sub-forums delving into excise tax policies. The Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) provided a platform for member nations to share experiences and lessons related to taxation, particularly concerning products like tobacco and alcoholic beverages. Countries such as Malaysia, Brunei Darussalam, the Philippines, and Thailand exchanged experiences implementing taxes on sweetened beverages in their respective nations. The importance of adapting to economic and technological trends took centre stage in this forum, especially concerning new products like e-cigarettes. Indonesia and the Philippines shared their experiences in regulating and overseeing such products. In Indonesia, efforts are underway towards implementing taxes on packaged sweetened beverages. Through the ASEAN Forum on Taxation, closer cooperation among ASEAN nations in taxation is hoped to positively impact regional economic stability, providing robust measures to support sustainable economic growth.

Dagang Karbon Indonesia — Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman alam yang melimpah memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai net zero emisi pada tahun 2060. Menko Marves, Luhut B. Panjaitan memastikan bahwa pada bulan September 2023, pemerintah Indonesia akan memulai pelaksanaan mekanisme dagang karbon Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi membahas berbagai aspek penting terkait perdagangan karbon yang menjadi langkah strategis dalam melawan krisis iklim. 1. Pengaturan Mekanisme Dagang karbon Indonesia Diawasi OJK Pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca telah mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan mekanisme perdagangan karbon yang efektif. Dalam rapat internal, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya mekanisme ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran OJK akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon sehingga dapat menjadi model yang dapat diandalkan bagi pasar perdagangan karbon global. 2. Penataan Perizinan untuk Wilayah Konsesi Rapat tersebut juga membahas tentang penataan perizinan untuk wilayah konsesi yang berkaitan dengan perdagangan karbon. Penataan ini menjadi landasan bagi pelaku usaha dan perusahaan yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon, sehingga berbagai kegiatan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penataan perizinan yang jelas, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dalam penyimpanan karbon pada sektor migas dan mengembangkan Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai langkah progresif untuk mengurangi emisi di sektor industri. 3. Hanya Entitas Indonesia yang Diizinkan, Tidak Boleh Dijual ke Bursa Luar Negeri Presiden Jokowi menekankan bahwa perdagangan karbon hanya akan melibatkan entitas dari Indonesia dan tidak diperbolehkan dijual ke bursa luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon berada di dalam negeri dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi di sektor energi terbarukan dan upaya mengurangi emisi karbon. Peran Pemerintah dalam Penetapan Nilai Ekonomi Karbon Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyetujui Peraturan Peresiden mengenai Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di bidang pembangkit listrik. Langkah ini adalah bagian dari upaya percepatan penyusunan "rencana harga karbon" di sektor pertanian, industri, dan transportasi dengan standar internasional. Penetapan nilai ekonomi karbon akan menjadi dasar bagi perdagangan karbon yang efektif dan berkelanjutan. Peran Peterson Indonesia dalam Mendukung Sertifikasi Karbon Dalam menghadapi pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon yang akan dimulai pada bulan September 2023, Peterson Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan layanan pendampingan dalam proses sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon. Karena, sebelum melakukan perdagangan karbon setiap entitas wajib melakukan sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon. Kami, Peterson Indonesia menyediakan layanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mematuhi regulasi perdagangan karbon yang berlaku. Kesimpulan Rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi telah menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai salah satu strategi utama dalam menghadapi perubahan iklim. Pengaturan mekanisme perdagangan karbon yang diawasi oleh OJK, penataan perizinan untuk wilayah konsesi, dan kebijakan hanya melibatkan entitas Indonesia adalah langkah-langkah penting dalam menciptakan perdagangan karbon yang berkelanjutan. Dengan penerapan mekanisme perdagangan karbon ini, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai net zero emisi pada tahun 2060 dan menjadi pionir dalam upaya global untuk melawan krisis iklim.

Verra, organisasi terkemuka yang bekerja untuk konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, telah mencapai dua tonggak penting dalam mengembangkan metodologi REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) terbaru. Rancangan publikasi ini mencakup pedoman dan standar untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan emisi. Pencapaian 1: Draf Metodologi REDD Terbaru Tonggak sejarah pertama meliputi peluncuran draf metodologi REDD yang telah diperbarui, yang mencakup revisi-revisi penting untuk meningkatkan pengukuran dan verifikasi pengurangan emisi. Pembaruan penting adalah sebagai berikut: Pengecualian Lahan Basah dari kebijakan REDD: Lahan basah tidak lagi memenuhi syarat sebagai proyek REDD. Keputusan ini sejalan dengan pencegahan degradasi hutan dan bertujuan untuk fokus hanya pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi. Pembaruan Validitas Dasar Proyek yang Dipercepat: Proyek akan diizinkan untuk memperbarui ke periode validitas dasar berikutnya lebih cepat daripada yang disyaratkan oleh standar VCS v.4.4 (Standar Karbon Terverifikasi). Fleksibilitas ini bertujuan untuk mendukung upaya berkelanjutan dalam mengatasi deforestasi dan perubahan iklim. Transisi dari VM0009 ke Metodologi yang Diperbarui: Ketentuan khusus telah diperkenalkan untuk proyek yang beralih dari metodologi VM0009 ke versi yang baru diperbarui. Ini memfasilitasi peralihan yang lancar dan efisien, mendorong proyek yang ada untuk mengadopsi pedoman yang lebih baik. Tujuan utama pembaruan metodologi REDD adalah untuk mengurangi emisi GRK dan mencegah degradasi hutan. Menetapkan standar dan pedoman yang jelas akan membantu pemangku kepentingan dalam merencanakan proyek REDD baru atau mentransisikan proyek yang sudah ada secara efektif. Verra bertujuan untuk menyelesaikan versi terkonsolidasi dari metodologi REDD yang diperbarui pada Q4 pertama tahun 2023. Pencapaian 2: Dimulainya Proses Pendataan Kegiatan Deforestasi Pencapaian kedua berkaitan dengan dimulainya proses pengumpulan data untuk kegiatan deforestasi. Verra telah memutuskan untuk mengadopsi crowdsourcing sebagai sarana utama untuk mengumpulkan data deforestasi dari berbagai daerah. Sebelumnya, data dari sumber lain digunakan untuk memperkirakan deforestasi di masa mendatang. Dengan pembaruan ini, Verra memastikan bahwa kredit konservasi hutan diterbitkan berdasarkan VCS Verra, dengan memasukkan data yang lebih akurat dan terkini. Tujuan khusus dari proses pengumpulan data ini adalah: Menetapkan Pengukuran Baseline Deforestasi: Sebuah baseline akan dikonfirmasi dengan mengumpulkan data tentang kegiatan deforestasi. Ini berfungsi sebagai titik referensi untuk mengukur "kemajuan" atau pengurangan laju deforestasi di masa depan. Memahami Status Deforestasi Saat Ini: Data yang dikumpulkan akan memberikan wawasan tentang keadaan deforestasi saat ini di area tertentu, memungkinkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan upaya konservasi yang ditargetkan. Menetapkan Titik Referensi untuk Pengukuran di Masa Mendatang: Data yang dikumpulkan akan berfungsi sebagai titik referensi untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi deforestasi di masa depan. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hutan dari deforestasi, yang sangat penting dalam mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai bagian dari rencana mereka, Verra bertujuan untuk melibatkan lebih dari 40 wilayah untuk berpartisipasi di bawah VCS guna memperkuat upaya global menuju REDD dan pengelolaan hutan lestari. Kesimpulannya, dua tonggak penting yang dicapai oleh Verra menandai kemajuan yang signifikan dalam kemajuan teknologi REDD. Metodologi yang diperbarui dan adopsi pengumpulan data deforestasi crowdsourced menjanjikan strategi yang lebih efektif dan akurat untuk melestarikan hutan, memitigasi perubahan iklim, dan melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Dengan kemajuan ini, stakeholders dan pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk memerangi deforestasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif.

Angka Kemiskinan Indonesia — Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran konsumsinya di bawah garis daya beli. Garis daya beli diukur berdasarkan harga yang dibutuhkan untuk membeli kebutuhan pokok pangan setara dengan 2100 kilokalori per orang per hari, tidak termasuk kebutuhan pokok bukan makanan. Oleh karena itu, Bank Dunia memiliki standar khusus untuk mengukur tingkat kemiskinan global dengan menggunakan alat ukur yang disebut Purchasing Power Parity (PPP). PPP adalah ukuran harga barang tertentu di berbagai negara dan digunakan untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara. PPP ditentukan dengan membandingkan harga pembelian sekumpulan barang dan jasa di setiap negara. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengonversi PPP masing-masing negara menjadi unit moneter standar seperti dolar AS. Konversi ini membuat perbandingan PPP terlihat lebih relevan. PPP 2011 mengungkapkan $1,9 sebagai garis kemiskinan ekstrim. Menurut pengukuran ini, kemiskinan ekstrim di Indonesia menurun dari 19% pada tahun 2002 menjadi 1,5% pada tahun 2022. Demikian pula, garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke bawah sebesar $3,2 mengurangi tingkat kemiskinan berpenghasilan menengah ke bawah di Indonesia dari 61% pada tahun 2022 menjadi 16%. pada tahun 2022. Namun pada September 2022, garis kemiskinan internasional diperbarui dari $1,90 menjadi $2,15 per orang setiap hari. Pembaruan ini diperlukan untuk memperhitungkan perubahan harga di seluruh dunia. Peningkatan garis kemiskinan mencerminkan biaya makanan, pakaian, dan tempat berlindung yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah antara tahun 2011 dan 2017 dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pada dasarnya, daya beli sebesar $2,15 pada tahun 2017 setara dengan apa yang dapat dibeli oleh $1,90 pada tahun 2011. Dengan standar baru ini, 33 juta orang kelas menengah ke bawah di Asia telah diklasifikasikan menjadi miskin. Indonesia dan China mengalami penurunan tertinggi di kelas menengah ke bawah. Namun, menurut Bank Dunia, nilai sebenarnya dari garis kemiskinan internasional hampir tidak berubah. Berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2017, 40% penduduk Indonesia dapat digolongkan miskin. Perubahan ini juga mengakibatkan 33 juta orang Asia yang sebelumnya dikategorikan sebagai kelas menengah ke bawah jatuh ke kelas miskin. Apakah deklarasi penurunan 1,5% tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2022 (mengacu pada PPP 2011) hanya merupakan pencapaian semu? Sri Mulyani menyarankan agar Indonesia menetapkan garis kemiskinan nasional karena Bank Dunia melalui PPP-nya tidak secara akurat mencerminkan kondisi kehidupan Indonesia dengan pengeluaran harian yang rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan nasional berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, mengingat kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan daripada hanya mengandalkan ukuran pengeluaran. Menurut data Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, telah terjadi penurunan yang signifikan pada garis kemiskinan ekstrem dan menengah ke bawah berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity). Namun jika dilihat dari NPL (Garis Kemiskinan Nasional), tren statistik terlihat relatif stabil, dengan penurunan yang minimal dan tidak signifikan. Oleh karena itu, standar PPP yang ditetapkan Bank Dunia tampaknya kurang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia tampaknya tidak akan berkurang jika terus dibandingkan dengan standar PPP terbaru (2017). Dengan demikian, penggunaan NPL yang dianjurkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) akan terasa lebih realistis bagi Indonesia karena diukur berdasarkan kondisi ekonomi yang relevan dengan realitas masyarakat Indonesia.

Gelombang Panas Meksiko — Sejak Maret, Meksiko telah mengalami kondisi yang tragis, setidaknya 112 nyawa melayang karena "suhu ekstrim alami", seperti yang dilaporkan oleh sekretariat kesehatan negara. Negara bagian Nuevo León paling terpukul, dengan 64 kematian yang dikonfirmasi. Daerah lain, seperti Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, dan Campeche, juga melaporkan puluhan korban jiwa. Selama periode yang sama, sekitar 1.559 orang mencari pertolongan medis untuk masalah terkait suhu, menyoroti parahnya situasi. Selama sepuluh hari terakhir, Meksiko telah merasakan suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan beberapa daerah mencapai setinggi 45 derajat Celcius (113 derajat Fahrenheit), memecahkan rekor bulanan dan bahkan. Tamaulipas, khususnya, menderita banyak kematian selama gelombang panas saat ini, mendorong Gubernur Américo Villarreal Anaya untuk membentuk kelompok kerja guna merumuskan rencana tanggapan. Sekretaris Kesehatan Tamaulipas juga memperingatkan penduduk tentang kelanjutan suhu tinggi di seluruh negara bagian, menyarankan mereka untuk menghindari paparan sinar matahari yang berkepanjangan dan mencari perlindungan di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Temperatur yang melonjak di Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan dapat dikaitkan dengan "kubah panas", yang terbentuk ketika punggung bukit bertekanan tinggi memerangkap udara hangat di suatu daerah, yang menyebabkan kondisi tidak nyaman dan berbahaya. Sayangnya, kubah panas seperti itu, yang bertanggung jawab atas suhu yang memecahkan rekor tersebut, diproyeksikan akan terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar karena krisis iklim yang sedang berlangsung. Di tengah dampak buruk suhu ekstrem dan gelombang panas di Bumi akibat krisis iklim, upaya kolaboratif dari pihak-pihak yang aktif mendukung kelestarian lingkungan seperti Peterson Projects dan Solutions Indonesia menjadi sangat penting dalam memitigasi dan mengatasi masalah mendesak ini. Proyek PPS Indonesia, yang terkenal dengan keahliannya dalam membantu perusahaan dengan penilaian keberlanjutan, menawarkan wawasan dan sumber daya yang berharga untuk mendukung perusahaan memperoleh sertifikasi yang mencegah dampak negatif karbon. Dengan demikian, sertifikasi ini dapat membantu menghindari peristiwa cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim. PPS siap membantu perusahaan Anda dalam mencapai berbagai sertifikasi karbon, termasuk PAS 2060, ISCC EU, ISCC PLUS, GGL, ISO 14064-1, ISO 14064-2, dan lainnya. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut tentang layanan kami.

Keisuke Sadamori, Direktur Pasar dan Keamanan Energi di Badan Energi Internasional (IEA), telah menyatakan bahwa dunia mendekati puncak konsumsi bahan bakar fosil, dengan batu bara menjadi yang pertama menurun. Penting untuk dicatat bahwa Asia sendiri menyumbang 70% dari konsumsi batubara global, dan tiga negara penghasil batubara terbesar - China, India, dan Indonesia - mencatat rekor produksi pada tahun 2022. Mengingat batubara merupakan sumber daya tak terbarukan dan pasokannya rantai menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan, banyak negara berkomitmen untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2050. Namun, penghentian batubara secara bertahap kemungkinan akan menciptakan permintaan untuk bioenergi yang dihasilkan oleh biomassa. Biomassa bersumber dari bahan organik seperti pohon, tanaman, dan limbah pertanian atau perkotaan. Ini dapat digunakan untuk pemanas, pembangkit listrik, dan bahan bakar transportasi. Memproduksi, mengolah, dan memanfaatkan biomassa untuk energi secara berkelanjutan dan efisien sangat penting untuk mengoptimalkan penghematan GRK dan memelihara jasa ekosistem. Untuk mencapai tujuan ini, Feed-in Tariff (FiT) telah menjadi model bahan bakar rendah karbon dengan serangkaian kriteria keberlanjutannya sendiri, termasuk memastikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), mempertahankan rantai pasokan yang aman, dan ketiga -verifikasi pihak. FiT telah menyetujui beberapa pembaruan biomassa sebagai model keberlanjutan dalam bahan bakar rendah karbon. Pembaruan termasuk persetujuan bahan bakar biomassa "baru" dan skema sertifikasi. Biomass update 2023: Kesimpulannya, dengan menurunnya konsumsi batubara, ada peningkatan kebutuhan akan bioenergi yang dihasilkan dari biomassa yang berkelanjutan dan efisien. Feed-in Tariff (FiT) telah menetapkan kriteria keberlanjutannya sendiri untuk bahan bakar rendah karbon, termasuk verifikasi pihak ketiga dan memastikan kepedulian lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Beberapa pembaruan biomassa, termasuk bahan bakar biomassa "baru" dan skema sertifikasi, telah disetujui oleh FiT sebagai model keberlanjutan dalam bahan bakar rendah karbon. Namun, masih diperlukan evaluasi risiko bahan bakar biomassa terkait persaingan pangan dan perubahan penggunaan lahan. Dengan memanfaatkan biomassa bersertifikasi, negara-negara dapat mencapai tujuan mereka untuk menghapus batubara sambil mempertahankan sumber energi yang berkelanjutan dan sadar lingkungan. Mencari mitra terpercaya untuk mencapai sertifikasi bisnis Anda di bidang biomassa? Di mana lagi selain di Peterson! Dengan keahlian dan pengalaman kami, kami dapat membantu Anda mendapatkan sertifikasi yang diperlukan yang disetujui oleh FiT, seperti RSPO, MSPO, FSC, PEFC, SBP, RSB, GGL, dan ISCC. Tim profesional kami siap membantu Anda melalui proses sertifikasi yang rumit dan memastikan bahwa bisnis Anda memenuhi semua kriteria keberlanjutan yang diperlukan. Hubungi kami hari ini di marketing-indonesia@onepeterson.com untuk memulai perjalanan Anda menuju masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan biomassa bersertifikat.

EPA (Environmental Protection Agency) mengeluarkan peraturan final pada 21 Juni 2023, menguraikan persyaratan volume spesifik dan standar persentase untuk berbagai jenis biofuel, seperti biofuel selulosa, diesel berbasis biomassa (BBD), biofuel lanjutan, dan total bahan bakar terbarukan, untuk tahun 2023 hingga 2025. Selain itu, peraturan ini menjawab permintaan pengadilan untuk mengubah aturan tahunan 2016 dengan menetapkan persyaratan volume tambahan sebesar 250 juta galon bahan bakar terbarukan untuk tahun 2023. Tujuan akhir volume bahan bakar adalah sebagai berikut: Peraturan definitif ini menetapkan peningkatan yang konsisten dalam pemanfaatan bahan bakar nabati dalam inventaris bahan bakar Amerika Serikat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Kemandirian dan Keamanan Energi (EISA) tahun 2007, tidak ada persyaratan volume khusus ditentukan setelah tahun 2022. Oleh karena itu, dalam aturan ini, EPA menetapkan target definitif volume biofuel di semua kategori berdasarkan kewenangannya. Saat menentukan volume biofuel untuk tahun-tahun setelah 2022, EPA harus mempertimbangkan berbagai faktor yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk biaya, kualitas udara, perubahan iklim, kemajuan implementasi program, ketahanan energi, pertimbangan infrastruktur, harga komoditas, kualitas air, dan pasokan.

Biodiesel di Indonesia berasal dari minyak sawit. Minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati pionir yang digunakan di Indonesia dibandingkan dengan bahan bakar nabati lainnya seperti jarak pagar, minyak limbah, minyak jarak, atau minyak kemiri. Karena sifatnya yang terbarukan, bahan bakar nabati seperti minyak sawit harus dilestarikan untuk memastikan keberlanjutannya. Transformasi bahan bakar fosil ke biodiesel di Indonesia membutuhkan adaptasi. Proses ini didukung oleh program pemerintah yang dikenal dengan kebijakan mandatori biodiesel. Ditetapkan bahwa penggunaan bahan bakar nabati campuran dengan solar (solar) akan ditingkatkan secara bertahap. Ketika campuran solar mengandung 35% biofuel, itu disebut B35 (biodiesel dengan kandungan 35% bahan bakar nabati). Program B35 telah diwajibkan di Indonesia sejak Februari 2023 dan akan dilaksanakan secara penuh pada Agustus 2023. Program berikutnya, B40, saat ini sedang diuji coba dan diharapkan hasilnya pada Januari 2024. Menurut infosawit.com, mengganti bahan bakar fosil dengan biodiesel merupakan upaya strategis untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengurangi pengeluaran devisa akibat penurunan impor solar, meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO), menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program B35 diproyeksikan dapat menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 1.653.974 orang dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 34,9 juta ton CO2e. Aspirasi tersebut dapat diproyeksikan melalui data penggunaan biodiesel di Indonesia pada tahun 2023. Hingga 25 Juni, Indonesia telah mengonsumsi 5,2 juta kiloliter biodiesel dari alokasi 13,15 juta kiloliter untuk tahun ini. Untuk mempertahankan capaian strategis tersebut, produksi minyak sawit harus ditingkatkan. Peningkatan produksi minyak sawit di Indonesia diperlukan untuk mencegah potensi kelangkaan pasokan akibat kondisi cuaca buruk yang terkait dengan tanda-tanda awal fenomena El Niño. Kegagalan untuk meningkatkan produksi minyak sawit akan mengakibatkan penurunan pasokan global, yang menyebabkan kenaikan harga tahun ini. Informasi tambahan: Harga minyak sawit di Indonesia berkisar antara $747,23/t dari tanggal 1-15 Juli, naik dari harga sebelumnya $723,45/t. Malaysia juga mengalami kenaikan harga minyak sawit mencapai $804,45/t. Untuk menjaga stabilitas harga, Malaysia mengurangi ekspor minyak sawit sebesar 4,5% dari 1-25 Juni, sementara Intertek Testing Services melaporkan penurunan sebesar 8,7% dibandingkan periode yang sama di bulan Mei. https://www.infosawit.com/2023/04/20/persentase-campuran-biodiesel-35-b35-bakal-berlanjut-ke-b40/ https://palmoilina.asia/sawit-hub/sejarah-biodiesel-kelapa-sawit/ https://graintrade.com.ua/en/novosti/kotiruvannya-na-palmovu-oliyu-pidtrimuyut-plani-indonezii-zbilshiti-ii-vmist-u-biodizeli-d.html

Kelapa sawit tidak semata-mata tentang deforestasi. Penyebaran isu-isu negatif seputar kelapa sawit marak dalam bentuk pelabelan “tanpa minyak kelapa sawit” atau “bebas minyak kelapa sawit” dan kampanye menentang penggunaannya oleh tokoh masyarakat di media sosial, bahkan meluas ke materi ajar tekstual di sekolah, menjelaskan bahwa kelapa sawit minyak tidak ramah lingkungan. Padahal, minyak sawit merupakan minyak nabati paling produktif di dunia. Pemerintah Indonesia telah memberikan izin penggunaan minyak sawit sesuai Undang-Undang Pangan dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan-peraturan ini mengakui pentingnya dan manfaat minyak sawit sambil memastikan konsumsinya aman. Selain itu, berikut adalah alasan mengapa minyak sawit tidak boleh dilarang penggunaannya: Lebih dari 40 persen permintaan global akan minyak nabati dipenuhi oleh minyak sawit. Banyak perusahaan memilih minyak sawit sebagai bahan baku produksi karena keterjangkauan, ketersediaan yang luas, kemudahan produksi, kualitas minyak yang stabil, multifungsi, dan keberlanjutan. Minyak kelapa sawit merupakan bahan penting dalam produksi produk perawatan kesehatan dan kosmetik karena banyak manfaatnya. Ini meremajakan kulit, kaya akan antioksidan, mengandung vitamin E, meningkatkan kesehatan rambut, tidak membuat ketagihan, kaya akan provitamin A, bertindak sebagai agen anticaking, dan membuat produk tahan lama di kulit. Kelapa sawit juga berperan sebagai komoditas zero-waste, dimana setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai produk yang bernilai tinggi. Dapat digunakan untuk kebutuhan energi, seperti biogas, biofuel (biodiesel, green diesel, green gasoline, dan green avtur), biomassa yang berasal dari cangkang (heater, boiler), dan listrik. Industri perkebunan kelapa sawit terbukti dapat meningkatkan perekonomian petani kelapa sawit dan masyarakat sekitar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dibandingkan dengan minyak berkelanjutan yang tidak bersertifikat seperti kedelai, rapeseed, biji bunga matahari, kelapa, zaitun, dan lainnya, minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati di dunia yang memiliki sertifikasi berkelanjutan. Peterson Projects and Solutions Indonesia dalam hal ini mendukung penuh penggunaan minyak sawit di seluruh dunia. Kami berusaha membantu industri dalam memperoleh sertifikasi untuk produk minyak sawit mereka, dengan menekankan pentingnya praktik berkelanjutan dan pengadaan yang bertanggung jawab. Kami dapat membantu banyak sertifikasi minyak sawit, seperti RSPO dan MSPO. Dengan mempromosikan sertifikasi, kami bertujuan untuk mengembangkan industri yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Merangkul manfaat minyak kelapa sawit, dikombinasikan dengan praktik dan sertifikasi yang bertanggung jawab, memungkinkan kami membuka potensi penuhnya sebagai sumber daya yang berharga dan berkelanjutan bagi dunia. Melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan, kami dapat memastikan penggunaan minyak sawit yang bertanggung jawab dan etis, yang menguntungkan industri dan planet kita.

Gelombang panas yang memecahkan rekor telah mempengaruhi banyak negara Asia sejak April 2023. Suhu telah melonjak jauh di atas normal, dan beberapa rekor suhu regional telah ditetapkan. Gelombang panas telah menyebabkan banyak kematian akibat serangan panas dan telah memicu peringatan kesehatan dan pemadaman listrik di beberapa negara. Gelombang panas didorong oleh perubahan iklim. Atmosfer bumi memanas, yang menyebabkan suhu naik. Ini membuat gelombang panas lebih mungkin terjadi dan lebih intens. Selain itu, gelombang panas diperparah oleh pola cuaca El Nino yang menyebabkan kondisi lebih kering dan lebih hangat di banyak bagian Asia. Gelombang panas berdampak signifikan pada manusia dan infrastruktur di banyak negara Asia. Panas telah menyebabkan kematian, pemadaman listrik, dan gangguan transportasi dan pertanian. Itu juga membuat orang sulit untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Gelombang panas Asia 2023 adalah pengingat akan ancaman serius yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap planet ini. Penting untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Jika kita tidak bertindak, gelombang panas seperti ini akan semakin sering terjadi dan semakin parah, dengan akibat yang menghancurkan bagi manusia dan lingkungan. Ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya, yaitu: Menggunakan infrastruktur yang dapat menahan panas ekstrem, seperti sistem pendingin dan suplai air. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya serangan panas dan cara tetap aman dalam cuaca panas. Mengurangi emisi gas rumah kaca, yang akan membantu memperlambat laju perubahan iklim dan memperkecil kemungkinan terjadinya gelombang panas. Sertifikasi Carbon Neutral memberikan solusi langsung untuk masalah ini, membantu perusahaan dan produk mengurangi emisi dan mengimbangi jejak karbon yang tersisa. Peterson Projects and Solutions memiliki rekam jejak yang terbukti berhasil menerapkan standar PAS 2060 Carbon Neutral, setelah membantu YEL mendapatkan sertifikasi untuk proyek kopi orangutan mereka di Aceh, Indonesia. Proyek ini telah diverifikasi sebagai proyek netral karbon oleh Peterson Projects and Solutions, yang menunjukkan komitmen YEL terhadap aksi iklim. Untuk mengikuti jejak YEL dalam meraih sertifikasi Carbon Neutral PAS 2060, hubungi Peterson Projects and Solutions di marketing-indonesia@onepeterson.com atau klik kontak di petersonindonesia.com untuk bantuan audit dan layanan konsultasi mengenai sertifikasi ini atau lainnya. Jangan menunggu - ambil tindakan sekarang untuk menunjukkan komitmen Anda terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pencemaran minyak pada salah satu delta di Nigeria. Photograph: Handout Ribuan orang dari dua komunitas Nigeria di delta Niger, sedang mencari keadilan di pengadilan tinggi di London melawan salah satu perusahaan bahan bakar fosil terbesar di dunia, atas dugaan pencemaran sumber air mereka dan penghancuran cara hidup mereka. Lebih dari 13.000 klaim telah diajukan oleh individu, gereja, dan sekolah, menuntut agar perusahaan membersihkan polusi yang telah menghancurkan komunitas mereka dan memberikan kompensasi atas hilangnya mata pencaharian yang diakibatkannya. Penggugat berpendapat bahwa tumpahan minyak perusahaan telah menghancurkan kemampuan mereka untuk bertani dan menangkap ikan. Perusahaan, yang melaporkan keuntungan lebih dari $30 miliar untuk tiga kuartal pertama tahun 2022, berpendapat bahwa masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memaksanya melakukan pembersihan dan bahwa individu dilarang meminta kompensasi atas tumpahan yang terjadi lebih dari lima tahun yang lalu. . Perusahaan juga mengklaim tidak bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang disebabkan oleh geng terorganisir yang secara diam-diam menyedot minyak dari jaringan pipanya. Gugatan terhadap perusahaan itu datang karena perusahaan sedang bersiap untuk keluar dari delta Niger setelah lebih dari 80 tahun beroperasi yang telah menghasilkan keuntungan besar. Seorang mitra di firma hukum, yang mewakili penggugat, mengatakan bahwa kasus tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab perusahaan minyak dan gas, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berusaha untuk menghindari kewajiban hukum untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari infrastrukturnya. Pengacara berpendapat bahwa skala tumpahan minyak di delta Niger menyembunyikan tragedi kemanusiaan yang sangat besar, dengan penduduk setempat menderita dampak kesehatan yang serius dan peningkatan angka kematian akibat polusi dari menelan air yang terkontaminasi. Sebuah studi oleh University of St Gallen di Swiss menemukan bahwa bayi di delta Niger yang ibunya tinggal di dekat tumpahan minyak dua kali lebih mungkin meninggal pada bulan pertama kehidupan mereka, menunjukkan sekitar 11.000 kematian dini per tahun di wilayah tersebut. Perusahaan telah berdebat selama lima tahun bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya di Nigeria, perusahaan tersebut, dan bahwa klaim dari orang-orang di delta Niger tidak dapat diadili di pengadilan London. Namun, Mahkamah Agung memutuskan tahun lalu bahwa ada kasus yang sah bagi masyarakat Nigeria untuk mengajukan tuntutan mereka ke pengadilan tinggi di London. Perusahaan terus mempertahankan bahwa itu tidak bertanggung jawab sebagai perusahaan induk. Selain tuntutan individu terhadap perusahaan tersebut, pengacara juga mencari kompensasi atas dugaan kerusakan properti milik komunal yang akan menguntungkan seluruh penduduk yang tinggal di tengah polusi kronis di delta Niger. Sumber utama air di salah satu delta Niger untuk pertanian, minum, dan memancing telah sangat tercemar oleh kontaminasi minyak, dengan ikan terbunuh, air minum terkontaminasi, dan lahan pertanian rusak, menurut klaim tersebut. Di delta Niger lainnya, tumpahan minyak dari operasi perusahaan telah menyebabkan pencemaran sungai yang luas, mengakibatkan kerusakan harta benda dan harta benda, hilangnya ikan dan kerang di sungai, dan dampak yang signifikan terhadap makanan dan sumber pendapatan penduduk nelayan. Tuntutan yang diajukan di pengadilan tinggi menyatakan bahwa perusahaan dan/atau anak perusahaannya mengetahui tumpahan minyak yang sedang berlangsung dari pipa mereka selama bertahun-tahun tetapi gagal mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah atau membersihkannya. Perusahaan telah aktif di Nigeria selama 86 tahun, dan operasinya di Nigeria terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Dalam laporan tahun 2011, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mengungkapkan dampak buruk dari industri minyak di Ogoniland, termasuk delta Niger, dan merekomendasikan tindakan segera untuk "operasi pembersihan terestrial terbesar dalam sejarah", yang diperkirakan menelan biaya $1 miliar lebih. lima tahun, sekitar 3% dari keuntungan perusahaan tahun 2022. Sebuah laporan baru-baru ini oleh beberapa LSM mengungkapkan bahwa masyarakat Ogoniland masih menunggu pembersihan tumpahan minyak secara menyeluruh di wilayah mereka. Menurut juru bicara perusahaan, sebagian besar tumpahan di delta Niger disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga yang ilegal seperti sabotase pipa, bunkering, dan pencurian minyak. Juru bicara lebih lanjut menyatakan bahwa penyulingan ilegal minyak mentah curian merajalela di daerah ini dan merupakan penyumbang utama polusi minyak. Menanggapi tuduhan tersebut, perusahaan menyatakan telah melakukan upaya pembersihan dan perbaikan di daerah yang terkena dampak, dan bekerja sama dengan pihak berwenang Nigeria untuk mencegah sabotase, pencurian minyak, dan penyulingan ilegal, yang diklaim sebagai sumber utama pencemaran. . Perusahaan berpendapat bahwa litigasi tidak akan efektif dalam mengatasi masalah ini.

Salah satu bank terbesar di zona euro, sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh kelompok aktivis lingkungan dan hak asasi manusia atas tuduhan memberikan layanan keuangan kepada perusahaan yang berkontribusi terhadap deforestasi di hutan hujan Amazon. LSM Brasil dan kelompok Prancis mengajukan gugatan ke pengadilan Paris, mengklaim bahwa bank tidak melakukan pemeriksaan yang memadai sebelum membiayai perusahaan-perusahaan ini. Bank telah menyatakan bahwa kliennya harus memiliki strategi "nol deforestasi" dalam rantai produksi dan pasokan mereka pada tahun 2025. Deforestasi adalah sumber utama emisi gas rumah kaca Brasil, dan para juru kampanye iklim semakin banyak menggunakan tindakan hukum untuk menekan perusahaan besar agar beralih ke ekonomi rendah karbon. Perusahaan Prancis menjadi sasaran utama karena undang-undang Prancis tahun 2017 yang meminta mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko terhadap hak asasi manusia dan lingkungan akibat aktivitas bisnis mereka. Ini adalah gugatan kedua yang menargetkan bank dengan alasan, dengan keluhan lain yang diajukan baru-baru ini. Putusan pertama berdasarkan undang-undang ini diperkirakan akan diumumkan Selasa dalam kasus yang melibatkan salah satu perusahaan minyak utama. Bank telah menyatakan bahwa mereka memerlukan "ketertelusuran penuh" dari kliennya terkait rantai pasokan daging sapi dan kedelai mereka dari Amazon Brasil dan Cerrado. Itu telah berjanji untuk tidak lagi menyediakan produk atau layanan keuangan kepada mereka yang tidak mematuhi. Bank telah menekankan kebutuhan lembaga keuangan akan komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini secara efektif, dengan menyatakan bahwa berhenti membiayai para pelaku ini tidak akan berdampak positif pada praktik mereka, karena mereka dapat dengan mudah menemukan pemberi pinjaman alternatif. Hasil gugatan terhadap bank tersebut dapat berimplikasi signifikan terhadap akuntabilitas lembaga keuangan dalam mendanai kegiatan yang berkontribusi terhadap deforestasi di kawasan yang sensitif secara ekologis seperti hutan hujan Amazon.