Hasil Pencarian

Pengantar: Acara Industri yang Revolusioner Summit Rantai Suplai & Kapasitas Nasional Jakarta 2024 berhasil mempertemukan hampir 10.000 pemangku kepentingan dari industri hulu minyak dan gas bumi selama tiga hari. Acara penting ini menjadi wadah untuk diskusi, panel, dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai isu-isu strategis terkait rantai suplai hulu migas nasional. Sorotan Utama Summit Selama tiga hari, Summit ini menarik 9.694 peserta, termasuk perwakilan dari 28 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 39 mitra. Acara ini menjadi ajang ideal bagi para pemangku kepentingan industri untuk terlibat dalam diskusi bermakna tentang masa depan industri. Kolaborasi Industri dan Keterlibatan Vendor Summit ini juga menampilkan 27 booth pameran dari berbagai mitra industri, menampilkan inovasi dan mendorong keterlibatan vendor. Booth yang didedikasikan untuk Kapasitas Nasional, Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), Contractor Health Safety & Environment Management System (CHSEMS), dan Kepabeanan memberikan kesempatan bagi vendor untuk mendapatkan wawasan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan di industri hulu migas. Nota Kesepahaman (MoU) untuk Memperkuat Kolaborasi Salah satu hasil penting dari Summit ini adalah penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU). Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di dalam industri dan mempersiapkan sektor hulu migas menghadapi tantangan masa depan. Menghadapi Tantangan di Industri Hulu Migas Industri ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan mulai produksi antara tahun 2027 dan 2030. Penguatan rantai suplai yang efisien dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan proyek-proyek ini tetap sesuai jadwal. Kehadiran VVIP dan Penekanan pada Sinergi Nasional Kehadiran VVIP seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menekankan pentingnya sinergi nasional dalam pengembangan rantai suplai dan peningkatan kapasitas nasional. Menteri Luhut memberikan apresiasi atas kemajuan SKK Migas dalam digitalisasi pengelolaan rantai suplai sektor hulu migas. Leadership Talks dan COO Forum: Wawasan dari Pemimpin Industri Salah satu sesi yang paling dinantikan dalam Summit ini adalah Leadership Talks dan COO Forum. Para pemimpin industri berbagi pandangan mereka tentang cara menghadapi tantangan masa depan di sektor hulu migas, memberikan wawasan dan solusi yang berharga. Penutupan dan Penghargaan: Mengakui Keunggulan Pada hari penutupan, SKK Migas memberikan penghargaan kepada KKKS dan individu yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan industri hulu migas. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua peserta dan menekankan pentingnya Summit ini dalam meningkatkan praktik manajemen rantai suplai (SCM), meningkatkan efisiensi, dan menambah nilai bagi industri.

ESPR dan Digital Product Passport Uni Eropa (UE) memimpin langkah menuju keberlanjutan dengan regulasi Ekodesain untuk Produk Berkelanjutan (ESPR) dan pengenalan Paspor Digital Produk (DPP: DIgital Product Passport). Kedua inisiatif ini saling terkait erat, dengan ESPR menjadi landasan untuk desain produk yang berkelanjutan, sementara DPP menyediakan transparansi yang diperlukan untuk menegakkan standar ini di seluruh rantai pasokan global. Memahami ESPR: Cetak Biru untuk Produk Berkelanjutan ESPR, yang berlaku mulai 18 Juli 2024, menggantikan Direktif Ekodesain sebelumnya (2009/125/EC). Regulasi ini merupakan komponen penting dari Rencana Aksi Ekonomi Sirkular UE, yang bertujuan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk. ESPR menetapkan persyaratan ekodesain yang ketat untuk berbagai produk, dengan penekanan pada daya tahan, kemampuan perbaikan, efisiensi energi, dan kemampuan daur ulang. Dengan menegakkan standar ini, ESPR memastikan bahwa produk di pasar UE tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Salah satu aspek paling inovatif dari ESPR adalah pendekatannya dalam memerangi limbah, khususnya penghancuran produk yang tidak terjual. Dengan mewajibkan transparansi dalam praktik pembuangan perusahaan, ESPR mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan, seperti mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang yang tidak terjual. Digital Product Passport: Kartu Identitas Produk di Era Digital Salah satu fitur utama dari ESPR adalah pengenalan Digital Product Passport  (DPP), berfungsi sebagai identitas digital untuk produk. Paspor ini akan berisi informasi rinci tentang bahan produk, asal-usulnya, dampak lingkungan, dan siklus hidupnya. DPP yang dapat diakses secara elektronik memungkinkan konsumen, regulator, dan bisnis membuat keputusan yang tepat mengenai keberlanjutan produk. Sistem DPP dirancang untuk meningkatkan sirkularitas produk dengan menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses tentang opsi perbaikan, daur ulang, dan pembuangan. Transparansi ini tidak hanya mendukung tujuan keberlanjutan UE tetapi juga memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang ramah lingkungan. Bagi bisnis, DPP mewakili peluang untuk membedakan diri di pasar yang semakin didorong oleh keberlanjutan. Sinergi Antara ESPR dan DPP ESPR dan DPP tidak hanya saling melengkapi; mereka saling bergantung. Keberhasilan tujuan ambisius ESPR sangat bergantung pada transparansi yang disediakan oleh DPP. Tanpa informasi produk yang akurat dan dapat diakses, akan sulit untuk menegakkan standar ekodesain yang ditetapkan oleh ESPR. Sebagai contoh, produk yang dirancang untuk memenuhi standar daya tahan ESPR mungkin disertai dengan DPP yang merinci masa pakai yang diharapkan, bahan yang digunakan, dan petunjuk perbaikan atau daur ulang. Informasi ini membantu memastikan bahwa produk memenuhi kriteria keberlanjutan yang diperlukan dan memungkinkan konsumen memverifikasi klaim produk tersebut. Selain itu, sistem DPP mendukung tujuan ekonomi sirkular UE yang lebih luas dengan memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan melacak siklus hidup produk, DPP dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali bahan, mengurangi limbah, dan menurunkan dampak lingkungan keseluruhan produk. Timeline Implementasi ESPR dan DPP 18 Juli 2024 : ESPR mulai berlaku, menandai transisi dari Ecodesign Directive ke kerangka kerja baru yang lebih komprehensif. Kuartal Ketiga 2024 : Pembentukan Ecodesign Forum  oleh Komisi Eropa untuk memfasilitasi konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kuartal Kedua 2025 : Publikasi rencana kerja pertama ESPR yang mencakup daftar produk dan langkah-langkah yang akan dinilai berdasarkan prioritas efisiensi energi dan material. Apa yang Bisa Dilakukan oleh Pelaku Bisnis? Lakukan Life Cycle Assessment (LCA) : Menilai dampak lingkungan dari produk sepanjang siklus hidupnya untuk mematuhi persyaratan ESPR. Desain untuk Keberlanjutan : Pastikan produk dirancang agar mudah diperbaiki, didaur ulang, dan memiliki umur yang lebih panjang. Integrasikan Digital Product Passport (DPP) : Persiapkan produk dengan Digital Product Passport  untuk memenuhi persyaratan wajib ESPR di masa depan. Proaktif dalam Kepatuhan : Mulai langkah-langkah kepatuhan lebih awal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang berfokus pada keberlanjutan. Tantangan dan Peluang ke Depan Meskipun inisiatif ESPR dan DPP sangat inovatif, mereka juga menghadirkan tantangan. Implementasi DPP di berbagai produk memerlukan koordinasi dan standarisasi yang signifikan. Perusahaan harus menyesuaikan proses mereka untuk menyediakan data yang diperlukan untuk DPP, dan mungkin ada biaya awal terkait dengan transisi ini. Namun, manfaat jangka panjang jauh lebih besar daripada tantangan ini. Dengan merangkul ESPR dan DPP, bisnis dapat memposisikan diri mereka sebagai pemimpin dalam keberlanjutan, yang berpotensi mengakses pasar baru dan segmen konsumen yang memprioritaskan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, komitmen UE untuk mendukung mitra internasional dalam mengadopsi standar ini memastikan bahwa manfaat ESPR dan DPP akan meluas di luar Eropa, mempromosikan keberlanjutan global. Kesimpulan: Masa Depan Berkelanjutan dengan ESPR dan DPP ESPR dan Paspor Digital Produk mewakili langkah besar ke depan dalam upaya UE menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sirkular. Dengan menetapkan standar ekodesain yang ketat dan menyediakan transparansi yang diperlukan untuk menegakkannya, inisiatif ini tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendorong inovasi dan daya saing di pasar global. Seiring bisnis dan konsumen menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini, ESPR dan DPP akan membuka jalan menuju masa depan di mana produk berkelanjutan menjadi norma, bukan pengecualian.

CBAM: Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon di Uni Eropa Perubahan iklim adalah masalah global yang mendesak dan memerlukan upaya internasional yang terkoordinasi. Uni Eropa (UE) telah mengambil langkah signifikan untuk mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa emisi karbon yang terkandung dalam barang-barang yang diimpor ke UE dihitung, menyelaraskan harga karbon impor dengan produksi domestik. Apa itu Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM)? Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM) adalah alat yang dikembangkan oleh Uni Eropa untuk memberikan harga yang adil pada emisi karbon yang dihasilkan selama produksi barang-barang yang intensif karbon yang masuk ke UE. CBAM dirancang untuk mencegah kebocoran karbon, fenomena di mana perusahaan memindahkan produksi intensif karbon mereka ke negara-negara dengan kebijakan iklim yang kurang ketat, sehingga merusak tujuan iklim UE. Dengan memastikan bahwa harga karbon impor setara dengan produk domestik, CBAM mendorong produksi industri yang lebih bersih di seluruh dunia. Fase Implementasi CBAM: CBAM akan diimplementasikan dalam dua fase utama: Fase Transisi (2023 - 2025): Pada 1 Oktober 2023, CBAM memasuki fase transisinya yang akan berlangsung hingga akhir 2025. Selama periode ini, importir barang yang tercakup dalam CBAM diharuskan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkandung dalam impor mereka. Namun, mereka tidak diwajibkan untuk membeli atau menyerahkan sertifikat CBAM. Barang-barang yang awalnya tercakup dalam CBAM meliputi semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen. Sektor-sektor ini memiliki risiko kebocoran karbon yang paling tinggi karena proses produksinya yang intensif karbon. Fase transisi ini berfungsi sebagai periode uji coba, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data berharga tentang emisi yang terkandung, menyempurnakan metodologi CBAM, dan mempersiapkan rezim definitif. Rezim Definitif (dari 2026): Mulai tahun 2026, rezim definitif CBAM akan sepenuhnya diimplementasikan. Importir diharuskan membeli sertifikat CBAM yang sesuai dengan emisi yang terkandung dalam impor mereka. Harga sertifikat ini akan didasarkan pada harga rata-rata lelang mingguan dari tunjangan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) UE. Importir yang dapat membuktikan bahwa harga karbon telah dibayar selama produksi barang yang diimpor akan diizinkan untuk mengurangi jumlah yang sesuai dari kewajiban sertifikat CBAM mereka. Komisi Eropa akan terus meninjau kinerja CBAM dan mengevaluasi kelayakan untuk memasukkan barang dan sektor tambahan dalam cakupannya hingga tahun 2030. Daftar Periksa (Checklist) untuk Importir UE Untuk membantu importir menavigasi kompleksitas CBAM, Komisi Eropa telah menyediakan daftar periksa yang menguraikan langkah-langkah penting untuk kepatuhan: Periksa Barang : Verifikasi apakah barang yang Anda impor tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan CBAM dan hubungi Otoritas CBAM Nasional (NCA) di negara Anda. Daftar : Daftar melalui NCA Anda untuk mengakses Registry Transisi CBAM, di mana Anda akan mengunggah laporan triwulanan tentang emisi yang terkandung dalam barang-barang impor. Pastikan Kesadaran : Pastikan mitra dagang Anda di luar UE mengetahui panduan terperinci yang diberikan oleh Komisi Eropa tentang barang-barang yang dicakup dan cara menghitung emisi yang terkandung. Ikuti Pelatihan : Ikuti materi pelatihan umum dan sektoral yang disediakan oleh Komisi Eropa untuk mempersiapkan diri terhadap aturan pelaporan dan alat baru. Kirim Laporan : Kirim laporan triwulanan CBAM pertama Anda pada 31 Januari 2024, yang mencakup impor Anda pada kuartal keempat tahun 2023, dan tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru seiring mendekati fase definitif pada tahun 2026. Dampak terhadap Perdagangan Global: Pengenalan CBAM diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap perdagangan global, terutama bagi negara-negara yang mengekspor barang-barang yang intensif karbon ke UE. Negara-negara non-UE dengan kebijakan iklim yang kurang ketat mungkin menghadapi peningkatan biaya untuk mengekspor ke UE, sehingga mendorong mereka untuk mengadopsi metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Gerakan global menuju pengurangan emisi karbon ini kemungkinan akan mengubah dinamika perdagangan internasional, dengan keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam perjanjian dan kebijakan perdagangan. Dampak Isu Perubahan Iklim terhadap Perdagangan bagi Indonesia: Indonesia, sebagai salah satu ekonomi berkembang terbesar di dunia, mungkin menghadapi dampak langsung yang minimal dari CBAM dalam jangka pendek. Namun, kebijakan global seperti CBAM kemungkinan akan mendorong upaya internasional untuk memanfaatkan langkah-langkah non-tarif berdasarkan perubahan iklim, yang mungkin memengaruhi lanskap perdagangan Indonesia dalam jangka panjang. Seiring dengan semakin diprioritaskannya keberlanjutan oleh pasar global, ekspor Indonesia ke UE dapat terpengaruh oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan standar lingkungan yang ketat. Komitmen Indonesia untuk Mengurangi Emisi GRK: Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Implementasi Perjanjian Paris sejalan dengan mandat UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat 1, yang menekankan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada tahun 2021, Indonesia meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 98 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Peraturan ini bertujuan untuk mencapai target kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan mengendalikan emisi GRK dalam pembangunan nasional. Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2021 di Glasgow, Presiden Indonesia menegaskan kontribusi cepat Indonesia terhadap Emisi Nol Bersih global dan pentingnya ekonomi karbon yang transparan, inklusif, dan adil. Kerangka Regulasi untuk Implementasi NEK di Indonesia Implementasi NEK di bawah Peraturan Presiden No. 98/2021 melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peraturan ini mengatur prosedur untuk perdagangan karbon, penggantian emisi, pungutan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan mekanisme lain yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas sektoral. Alat Pengendalian Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Strategi dan Peta Jalan NDC:  Indonesia telah mengembangkan strategi dan peta jalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan tujuan mencapai target NDC pada tahun 2030. SIGN-SMART:  Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang melacak emisi GRK. SRN (Sistem Registri Nasional):  Sistem Registri Nasional yang mencatat tindakan mitigasi perubahan iklim, tindakan adaptasi, dan pelaksanaan NEK. ProKlim:  Program Kampung Iklim yang mempromosikan aksi iklim berbasis komunitas. SISREDD+:  Sistem Informasi Safeguard untuk REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Target NDC Indonesia untuk Tahun 2030 Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% - 41% pada tahun 2030 melalui upaya mitigasi kolektif di tingkat nasional dan subnasional. Sektor-sektor utama yang terlibat dalam upaya ini meliputi: Sektor Kehutanan:  Dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan sektor provinsi dan swasta. Sektor Energi:  Dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian, dengan keterlibatan dari sektor provinsi dan swasta. Sektor Limbah:  Dikelola oleh KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Perindustrian, dengan partisipasi dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Sektor Pertanian:  Dikelola oleh Kementerian Pertanian, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Sektor IPPU (Proses Industri dan Penggunaan Produk):  Dikelola oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan sektor swasta. Sistem Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK): Untuk mendukung European Green Deal, Indonesia telah mengembangkan Sistem Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sistem ini menyediakan bukti pengurangan emisi oleh perusahaan dan kegiatan, divalidasi melalui proses Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), dan dicatat dalam SRN. SPE dapat menjadi dasar untuk label karbon, laporan keberlanjutan, dan akses pembiayaan yang ramah lingkungan. SRN (Sistem Registri Nasional) dan ONE DATA: SRN diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 98/2021 untuk memastikan pencatatan yang akurat dari tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pelaksanaan NEK, dan sumber daya perubahan iklim. SRN juga membantu menghindari penghitungan ganda atas tindakan mitigasi dan menyediakan data untuk pertimbangan kebijakan lebih lanjut. Inisiatif ONE DATA memastikan ketersediaan data nasional, sektoral, dan subsektoral mengenai emisi GRK dan ketahanan iklim. Kesimpulan: Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM) UE merupakan langkah signifikan menuju aksi iklim global dengan memastikan bahwa emisi karbon yang terkandung dalam barang impor diberi harga yang adil. Meskipun dampaknya terhadap Indonesia mungkin minimal pada awalnya, pergeseran global menuju keberlanjutan kemungkinan akan memengaruhi dinamika perdagangan Indonesia dan mendorong komitmen iklim yang lebih kuat. Pendekatan proaktif Indonesia dalam mengurangi emisi GRK, sebagaimana dibuktikan oleh kerangka regulasi dan komitmen internasionalnya, menempatkan negara ini sebagai pemain kunci dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Dalam tonggak sejarah yang luar biasa untuk energi terbarukan, tenaga angin dan surya telah menggeser bahan bakar fosil dalam pembangkitan listrik di seluruh Uni Eropa untuk paruh pertama tahun 2024. Pergeseran ini menandai langkah signifikan dalam transisi Uni Eropa menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan bersih. Sorotan Utama 30% : Pangsa tenaga angin dan surya dalam pembangkitan listrik Uni Eropa pada H1-2024 27% : Pangsa bahan bakar fosil dalam pembangkitan listrik Uni Eropa pada H1-2024 -17% : Penurunan pembangkitan bahan bakar fosil pada H1-2024 Peningkatan Energi Terbarukan Sistem listrik Uni Eropa sedang mengalami transformasi cepat, dengan tenaga angin dan surya memimpin. Pada paruh pertama tahun 2024, tenaga angin dan surya menyumbang 30% dari pembangkitan listrik Uni Eropa, melampaui 27% yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Ini menandai momen penting dalam transisi energi bersih Uni Eropa, menyoroti pentingnya sumber energi terbarukan yang semakin meningkat. Penurunan Pembangkitan Bahan Bakar Fosil Pembangkitan bahan bakar fosil di Uni Eropa turun sebesar 17% (-71 TWh) pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan signifikan dalam penggunaan batu bara dan gas, yang masing-masing turun sebesar 24% (-39 TWh) dan 14% (-29 TWh). Penurunan pembangkitan bahan bakar fosil terjadi meskipun permintaan listrik pulih sebesar 0,7% setelah dua tahun penurunan. Lonjakan Tenaga Angin dan Surya di Uni Eropa Tenaga angin dan surya merupakan pendorong utama di balik penurunan pembangkitan bahan bakar fosil. Sumber terbarukan ini lebih dari cukup untuk mengimbangi peningkatan permintaan listrik, menunjukkan kapasitas dan efisiensinya yang semakin meningkat. Tenaga angin dan surya secara kolektif menghasilkan 386 TWh pada paruh pertama tahun 2024, melampaui 343 TWh yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Prestasi Spesifik Negara Beberapa Negara Anggota Uni Eropa mencapai tonggak penting dalam pembangkitan energi terbarukan. Jerman, Belgia, Hungaria, dan Belanda, untuk pertama kalinya, menghasilkan lebih banyak listrik dari tenaga angin dan surya daripada dari bahan bakar fosil selama periode Januari-Juni 2024. Secara keseluruhan, tiga belas Negara Anggota melampaui tonggak ini, mencerminkan adopsi dan integrasi energi terbarukan yang meluas di seluruh wilayah tersebut. Perubahan Struktural dalam Campuran Energi Uni Eropa Paruh pertama tahun 2024 menyoroti pergeseran struktural dalam campuran energi Uni Eropa. Energi terbarukan, termasuk angin, surya, dan hidro, menghasilkan 50% listrik Uni Eropa, peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh kondisi cuaca yang menguntungkan dan penambahan kapasitas yang substansial dalam instalasi angin dan surya. Pertumbuhan Energi Terbarukan Tenaga Angin : Meningkat sebesar 9,5% (+21 TWh) dibandingkan H1-2023. Tenaga Surya : Tumbuh sebesar 20% (+23 TWh) selama periode yang sama. Tenaga Hidro : Pulih sebesar 21% (+33 TWh) setelah dua tahun output rendah yang dipengaruhi oleh kekeringan. Pengurangan Emisi Penurunan pembangkitan bahan bakar fosil menyebabkan pengurangan emisi yang signifikan. Emisi sektor listrik turun sebesar 17% pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, melanjutkan tren dari tahun-tahun sebelumnya. Emisi pada paruh pertama tahun 2024 hampir sepertiga (-31%) lebih rendah daripada pada paruh pertama tahun 2022, menandai penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam periode waktu yang singkat. Jalan ke Depan Meskipun kemajuan dalam adopsi energi terbarukan patut diapresiasi, mempertahankan momentum ini akan membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur. Mengurangi hambatan integrasi angin dan surya, seperti memperbaiki koneksi jaringan, akan sangat penting untuk mempertahankan laju transisi energi bersih. Kebijakan dan Dinamika Pasar Kebijakan Uni Eropa telah memainkan peran penting dalam mempercepat transisi energi. Langkah-langkah terbaru yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan telah menghasilkan hasil yang positif. Namun, percepatan lebih lanjut diperlukan untuk mencapai target iklim dan energi ambisius Uni Eropa. Proyeksi Masa Depan Kapasitas Angin : Diperkirakan akan meningkat sebesar 15,8 GW pada tahun 2024. Kapasitas Surya : Diperkirakan akan tumbuh sebesar 62 GW selama periode yang sama. Kesimpulan Paruh pertama tahun 2024 menandai era baru dalam lanskap energi Uni Eropa, dengan tenaga angin dan surya menggeser bahan bakar fosil untuk pertama kalinya. Prestasi ini menyoroti komitmen Uni Eropa terhadap masa depan energi yang berkelanjutan dan bersih. Upaya berkelanjutan untuk mendukung integrasi energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur akan menjadi penting untuk mempertahankan tren positif ini dan mencapai tujuan iklim jangka panjang.

Global Organic Textile Standard (GOTS) adalah standar pemrosesan tekstil terkemuka di dunia untuk serat organik. GOTS memastikan tanggung jawab lingkungan dan sosial di seluruh rantai pasokan tekstil, mulai dari penanganan pasca panen hingga pembuatan pakaian. Berikut adalah gambaran mendalam tentang proses sertifikasi GOTS, manfaatnya, dan bagaimana Peterson Indonesia dapat membantu Anda mencapainya. Apa itu Sertifikasi GOTS? Sistem jaminan kualitas GOTS didasarkan pada inspeksi di lokasi dan sertifikasi seluruh rantai pasokan tekstil, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi independen dan disetujui pihak ketiga. Ini adalah persyaratan dari program pelabelan lingkungan Tipe 1 ISO 14024, yang memastikan bahwa semua produk bersertifikat memenuhi kriteria lingkungan dan sosial yang ketat. Proses Sertifikasi Inspeksi Tahunan di Lokasi: Operator, dari penanganan pasca panen hingga pembuatan pakaian, serta grosir, menjalani inspeksi tahunan di lokasi untuk mempertahankan sertifikasi mereka. Verifikasi Independen: Klaim kepatuhan GOTS diverifikasi melalui inspeksi dan dokumen sertifikasi formal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi independen. Jenis Dokumen Sertifikasi: Scope Certificates (SCs):  Membuktikan pemasok memenuhi semua kriteria GOTS. Transaction Certificates (TCs):  Memastikan barang tertentu memenuhi kriteria produk GOTS. Manfaat Sertifikasi GOTS Jaminan Kredibel:  Produk yang diberi label GOTS dijamin berasal dari bahan organik dan diproses secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Cakupan Komprehensif:  Seluruh rantai pasokan organik, mulai dari panen hingga perdagangan, tercakup, memberikan jaminan kredibel kepada konsumen akhir. Verifikasi Independen:  Sertifikasi dilakukan oleh badan pihak ketiga, memastikan ketidakberpihakan. Manajemen Risiko:  Bertindak sebagai alat manajemen risiko bagi pembeli, melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak karyawan. Keberlanjutan:  Entitas bersertifikat dapat mengakses GOTS Monitor untuk data konsumsi air dan energi. Hanya input kimia berisiko rendah yang disetujui GOTS yang diizinkan. Jaminan Kualitas:  Barang GOTS memenuhi parameter kualitas teknis seperti ketahanan warna dan penyusutan. Varietas Produk:  Berbagai produk dapat bersertifikat GOTS, termasuk pakaian, tekstil rumah, kasur, dan produk kebersihan pribadi. Elemen Inspeksi Review Pembukuan:  Memverifikasi aliran barang GOTS melalui rekonsiliasi input/output dan perhitungan massa. Penilaian Pemrosesan dan Penyimpanan:  Inspeksi fasilitas untuk memastikan kepatuhan. Inspeksi Kimia dan Aksesori:  Memastikan hanya input yang disetujui GOTS yang digunakan. Inspeksi Pengolahan Air Limbah:  Menilai kinerja sistem pengolahan air limbah. Pemeriksaan Kriteria Sosial:  Termasuk wawancara dengan manajemen dan pekerja untuk memastikan praktik etis. Lembaga Sertifikasi yang Disetujui Sertifikasi GOTS dilakukan oleh lembaga yang disetujui yang melakukan inspeksi di lokasi. Badan ini membimbing Anda melalui prosedur yang diperlukan dan memberikan estimasi biaya berdasarkan lokasi, ukuran, dan operasi Anda. Setiap badan sertifikasi dapat beroperasi melalui kantor lokal atau kantor pusat dan diakreditasi untuk menawarkan layanan sertifikasi untuk berbagai lingkup: Pemrosesan Tekstil Mekanis (Scope 1) Pemrosesan dan Penyelesaian Basah (Scope 2) Operasi Perdagangan (Scope 3) Persetujuan Agen Pembantu Tekstil (Scope 4) Mengganti Lembaga Sertifikasi Entitas bersertifikat mungkin perlu mengganti lembaga sertifikasi mereka karena alasan bisnis, penutupan operasi, atau kehilangan akreditasi. GOTS memiliki kebijakan yang jelas untuk perubahan tersebut, memastikan transisi yang lancar. Sertifikat Scope Certificates:  Mengonfirmasi kepatuhan dengan kriteria GOTS dan tercantum dalam Database Pemasok Bersertifikat GOTS. Transaction Certificates:  Memverifikasi bahwa pengiriman tertentu bersertifikat GOTS, memberikan bukti bagi pembeli dan memfasilitasi pemrosesan atau perdagangan lebih lanjut. Konsultasi GOTS dengan Peterson Indonesia Mencapai sertifikasi GOTS bisa jadi kompleks, tetapi Peterson Indonesia siap membantu Anda. Kami telah berhasil memandu banyak klien melalui proses sertifikasi. Keahlian kami dalam upaya keberlanjutan dan kepatuhan dapat membantu bisnis Anda mencapai sertifikasi GOTS dengan lancar. Hubungi kami hari ini untuk memulai perjalanan Anda menuju masa depan yang lebih berkelanjutan! 4osustainable future!

Youth Climate Conference 2024 Pada Sabtu, 27 Juli 2024, Forum Youth Climate Conference (YCC) mengumpulkan para pemuda yang penuh semangat di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta. Acara penting ini menandai peluncuran "Deklarasi Anak Muda untuk Iklim dan Transisi Energi," yang menekankan pentingnya transisi energi bersih untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan didukung oleh Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia Project, YCC mengumpulkan lebih dari 200 peserta, dengan tujuan menyuarakan aksi iklim yang serius kepada pemerintah dan industri. Rekomendasi Kunci untuk Transisi Energi Bersih Konferensi Iklim Pemuda menghasilkan lima rekomendasi penting untuk pemerintah dan industri dalam mendorong transisi energi bersih: Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil:  Untuk mengurangi krisis iklim dan memastikan udara bersih bebas dari polusi pembakaran batubara. Pemanfaatan Energi Terbarukan:  Meningkatkan akses energi di daerah terpencil melalui sumber energi terbarukan. Pelaksanaan Transisi Energi yang Adil:  Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru. Perlindungan dan Pemulihan Ekosistem:  Melalui kebijakan yang mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Melibatkan Anak Muda dalam Perumusan Kebijakan:  Memastikan partisipasi anak muda dalam merumuskan kebijakan krisis iklim dan transisi energi yang adil, serta menyediakan kesempatan belajar bagi pemuda sebagai agen perubahan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Suara Pemuda dan Dukungan Pemerintah Iklima Green, seorang perwakilan sekaligus siswa SMAN 4 Sukabumi, menegaskan perlunya pemerintah Indonesia memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, terutama di sektor ketenagalistrikan. Dia menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan, termasuk kaum disabilitas dan masyarakat adat, mendapat manfaat dari penggunaan energi terbarukan. "Sebagai calon pemimpin masa depan, kami membutuhkan dukungan dan kesempatan dari pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan," kata Iklima, menekankan pentingnya keterlibatan pemuda untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan komitmen jangka panjang. Inisiatif Pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 Ervan Maksum, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN mencakup lima kerangka pembangunan esensial: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing:  Melalui kesehatan dan pendidikan. Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:  Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Penguatan Infrastruktur:  Untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Peningkatan Efisiensi Energi:  Mengembangkan skenario energi jangka panjang yang didukung studi dan diskusi publik. Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja:  Terutama di sektor hijau. Ervan menekankan pentingnya sumber daya manusia yang unggul dan inovasi untuk mencapai tujuan ini, mendorong pengembangan kepemimpinan di kalangan pemuda untuk mendukung bonus demografi bagi masa depan Indonesia. Kesimpulan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menekankan pentingnya upaya kolektif untuk memastikan aksi iklim Indonesia sesuai dengan tujuan Paris Agreement. Dia mendorong tindakan individu seperti menggunakan transportasi umum dan energi terbarukan untuk membuat perbedaan besar. Konferensi Iklim Pemuda, yang didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, menyoroti peran penting pemuda dalam aksi iklim dan transisi energi bersih. Deklarasi Anak Muda untuk Iklim dan Transisi Energi berfungsi sebagai komitmen konkret untuk mendorong transisi energi bersih menuju masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi Indonesia.

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-GCC Pada 31 Juli 2024, Indonesia menandatangani Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Gulf Cooperation Council (Indonesia-GCC Free Trade Agreement/I-GCC FTA). Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyambut baik inisiatif ini dan optimistis bahwa kerja sama ini akan meningkatkan ekspor Indonesia ke kawasan Teluk. Perundingan dan Harapan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyatakan, "Kami menyambut baik rencana peluncuran Perundingan I-GCC FTA. Peluncuran perundingan tersebut kami harap dapat memperkuat hubungan kerja sama, terutama di sektor perdagangan dan investasi, antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Teluk." Penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation on The Free Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Gulf Cooperation Council oleh Zulhas dan Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Albudaiwi, akan menjadi momen penting yang sekaligus menandai dimulainya putaran perdana perundingan pada September mendatang. Penandatangan ini akan dilaksanakan di kantor Kementerian Perdagangan pada pukul 15.00 WIB. Strategi Pemerintah Indonesia Zulhas mengungkapkan bahwa GCC merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia. "Langkah ini akan membuka peluang penetrasi produk Indonesia yang semakin besar, tidak hanya di negara kawasan Teluk, tetapi juga di kawasan Timur Tengah lainnya, Afrika, dan Eropa," tuturnya. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, menambahkan bahwa I-GCC FTA merupakan perjanjian dagang ketiga Indonesia dengan mitra di kawasan Timur Tengah setelah Persatuan Emirat Arab dan Iran. "I-GCC FTA diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua pihak melalui peningkatan akses pasar perdagangan barang, jasa, investasi, kerja sama ekonomi, serta kerja sama bidang ekonomi Islam," imbuh Djatmiko. Potensi Ekspor dan Impor Total perdagangan antara Indonesia dan GCC selama periode Januari-Mei 2024 mencapai US$ 6,2 miliar, dengan ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 2,7 miliar dan impor sebesar US$ 3,5 miliar. Pada tahun 2023, total perdagangan Indonesia-GCC mencapai US$ 15,7 miliar, dengan komoditas ekspor utama termasuk mobil, minyak kelapa sawit, perhiasan, kapal suar, dan kertas. Komoditas impor utama nonmigas dari GCC antara lain produk setengah jadi dari besi atau baja, alkohol asiklik, belerang, polimer dari etilena, dan aluminium tidak ditempa. Dengan perjanjian ini, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam akses pasar dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia dan negara-negara GCC, tetapi juga di kawasan lain seperti Afrika dan Eropa. Kesimpulan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-GCC merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi produk Indonesia di pasar internasional dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Dengan optimisme dari pemerintah, kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Apa itu FSA (Farm Sustainability Assessment)? Farm Sustainability Assessment (FSA) adalah alat yang dikembangkan oleh SAI Platform untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kinerja sosial, lingkungan, dan bisnis di tingkat pertanian. FSA memungkinkan bisnis makanan dan minuman untuk menilai, meningkatkan, dan memvalidasi keberlanjutan pertanian dalam rantai pasokan mereka. Ini dibangun di sekitar seperangkat pertanyaan sederhana kepada petani, yang menstandarkan penilaian pertanian. Tujuan dan Misi FSA FSA bertujuan untuk: Mendorong Peningkatan Berkelanjutan : Mengarahkan peningkatan yang berkelanjutan dan dapat dibuktikan dalam kinerja sosial, lingkungan, dan bisnis di tingkat pertanian melalui keterlibatan rantai pasokan dan pemahaman bersama tentang pertanian berkelanjutan. Harmonisasi Pendekatan : Menyatukan berbagai skema keberlanjutan di bawah kerangka kerja yang sama untuk mengidentifikasi pendekatan yang disukai untuk setiap perusahaan dan rantai pasokan. Mengurangi Duplikasi Upaya : Mengurangi kebutuhan petani dan bisnis untuk menggunakan beberapa skema keberlanjutan, mengurangi upaya dan sumber daya yang tumpang tindih. Menciptakan Lapangan Permainan yang Seimbang : Menstandarkan pendekatan untuk membuat hasil benchmarking adil dan konsisten. Menghindari Kompetisi Langsung dengan Skema yang Ada : Menghindari implementasi langsung FSA yang bersaing dengan skema keberlanjutan yang sudah ada. Keuntungan Mengadopsi FSA Anggota industri makanan dan minuman, petani, serta pemilik skema dan alat keberlanjutan yang mengadopsi FSA mendapatkan keuntungan dari pendekatan industri yang luas untuk mendorong keberlanjutan pertanian, termasuk: Pengenalan Industri Global : Menyediakan tingkat pengakuan industri global. Akses Pasar yang Lebih Luas : Meningkatkan akses pasar bagi pengguna skema. Perbaikan Berkelanjutan : Memberikan wawasan untuk pengembangan lebih lanjut skema keberlanjutan mereka. Mengurangi Risiko : Mengurangi risiko pengembangan program yang bersaing atau tumpang tindih. Penyesuaian FSA FSA relevan untuk semua tanaman pertanian yang dibudidayakan di semua lokasi, terlepas dari ukuran pertanian. FSA dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kondisi lokal sambil tetap selaras dengan harapan pasar global. Proses Benchmarking FSA Benchmarking FSA melibatkan proses analisis mendetail, di mana seorang konsultan benchmarking yang disetujui meninjau konten, jaminan, dan tata kelola skema, dan membandingkannya dengan FSA. Hasil benchmarking menunjukkan tingkat cakupan pertanyaan SAQ (Sustainable Agriculture Questions) oleh konten skema, apakah skema memenuhi persyaratan verifikasi minimum FSA, dan apakah tata kelola skema memenuhi persyaratan minimum FSA. Kesimpulan FSA merupakan alat penting untuk mendorong keberlanjutan pertanian di seluruh dunia. Dengan mengadopsi dan menyesuaikan FSA, bisnis dapat memastikan bahwa praktik pertanian mereka selaras dengan standar global dan mendukung keberlanjutan yang berkelanjutan di seluruh rantai pasokan mereka.

Usaha Penurunan Karbon Indonesia Tiongkok di Industri Semen Indonesia dan Tiongkok telah meluncurkan program pertukaran dalam upaya mengurangi emisi karbon di industri semen. Program ini didukung oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) serta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan kementerian terkait lainnya. Latar Belakang Kolaborasi Program ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam industri semen di Indonesia. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transfer teknologi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembukaan Acara oleh Pejabat Terkait Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi. Dalam sambutannya, Andi menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mencapai target pengurangan emisi karbon nasional. "Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mencapai industri yang lebih ramah lingkungan," ujarnya. Komitmen Tiongkok untuk Green Industry Zhang Qiang, Deputy Director General Center for International Economic and Technological Cooperation, Kementerian Industri dan Teknologi Tiongkok, menegaskan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menciptakan industri ramah lingkungan atau green industry. "Tiongkok dan Indonesia akan terus mendorong transformasi ke industri rendah emisi dan industri hijau, termasuk di sektor pelabuhan," ujarnya. Zhang juga menyoroti upaya Tiongkok dalam membangun pembangkit listrik tenaga surya dan proyek-proyek energi terbarukan lainnya. Peran dan Dukungan UNIDO Yunrui Zhou, Industrial Development Officer dari UNIDO, menjelaskan bahwa UNIDO mendukung terbentuknya industri semen Indonesia yang hemat energi dan ramah lingkungan melalui kerja sama Selatan-Selatan. "UNIDO mendukung terbentuknya industri semen Indonesia yang hemat energi dan ramah lingkungan melalui kerja sama Selatan-Selatan," kata Yunrui. Dia juga menekankan pentingnya berbagi pengetahuan dan teknologi antara negara-negara berkembang. Proses Pemulihan Limbah Panas Proses pemulihan limbah panas terdiri dari dua tahap utama: pra-pemrosesan dan ko-pemrosesan. Pra-pemrosesan mengacu pada penyiapan limbah agar sesuai untuk ko-pemrosesan dalam tanur semen. Limbah ini diubah dari bahan buangan yang tidak diinginkan menjadi sumber daya yang berguna, yang disebut AFR (alternative fuels and raw materials) atau bahan bakar dan bahan baku alternatif. Ko-pemrosesan mengacu pada penggunaan AFR dalam produksi semen, yang menggantikan bahan bakar primer seperti batu bara, gas, dan petroleum coke. Tantangan dan Inisiatif ASI Ketua ASI, Lilik Unggul Raharjo, menjelaskan inisiatif dan tantangan yang dihadapi dalam upaya dekarbonisasi industri semen di Indonesia. ASI telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi, memproduksi semen ramah lingkungan, dan mengubah penggunaan bahan bakar fosil ke energi alternatif. "Kita punya peta jalan dan jika dibandingkan dengan 2010, kita sudah mengalami penurunan emisi dari 730 CO per kilogram turun sekarang menjadi 620 CO per kilogram," kata Lilik. Dampak Kebijakan Pemerintah Pentingnya dukungan kebijakan pemerintah untuk penggunaan semen ramah lingkungan dalam proyek konstruksi. Saat ini, 70 persen semen yang beredar di Indonesia sudah termasuk semen yang ramah lingkungan, tetapi penerapannya masih perlu ditingkatkan. "Perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk mendorong penggunaan semen ramah lingkungan dalam setiap proyek konstruksi," kata Lilik. Kolaborasi dengan Negara Lain Selain bekerja sama dengan Indonesia, Tiongkok juga telah bermitra dengan negara lain seperti Korea dan Jepang dalam upaya mengurangi emisi karbon di sektor industri. Kerja sama ini mencakup berbagai proyek, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya hingga teknologi pengelolaan limbah industri. Masa Depan Industri Semen Liu Yiang, Level IV Division Rank Official of the Division of New Material, Departement of Raw Material Industri dari Kementerian Industri dan Teknologi Tiongkok, mengungkapkan bahwa kapasitas terpasang industri semen Tiongkok mencapai 1,47 miliar ton per tahun. "Kami mampu memproduksi klinker sebanyak 2.000 hingga 8.000 ton per hari," ucapnya. Liu juga menjelaskan bahwa Tiongkok terus berupaya menekan emisi karbon dalam produksi semen. Kesimpulan Kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan industri yang lebih hijau. Kerja sama ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak lingkungan dari industri semen, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi energi di sektor tersebut.

Pendahuluan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. K3 bukan hanya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan mereka di tempat kerja, yang mencakup pencegahan kecelakaan, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menurut Iman Soepomo, keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin, dan/atau bahan pengolah berbahaya. Sedangkan kesehatan kerja adalah usaha untuk melindungi tenaga kerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen ini mencakup struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang Lingkup Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkup keselamatan dan kesehatan kerja mencakup seluruh wilayah kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara selama masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat kerja yang memiliki potensi bahaya harus memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik untuk melindungi pekerja. Penyebab Kecelakaan Kerja Menurut H. W. Heinrich, 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku tidak aman, 10% oleh kondisi lingkungan yang tidak aman, dan sisanya oleh kedua faktor tersebut yang terjadi bersamaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan pekerja mematuhi prosedur keselamatan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) SMK3 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP 50/2012, yang menyatakan bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja atau memiliki potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3. ISO 45001: Standar Internasional untuk K3 ISO 45001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Standar ini menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola risiko dan meningkatkan kinerja K3. Dengan menerapkan ISO 45001, organisasi dapat mengurangi insiden di tempat kerja dan menunjukkan komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Kesimpulan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Peterson Indonesia siap membantu perusahaan Anda dalam mencapai tujuan keberlanjutan, termasuk konsultasi terkait K3 dan klaim sertifikasi ISO 45001. Dengan layanan konsultasi Peterson Indonesia, perusahaan Anda dapat memastikan bahwa sistem manajemen K3 diterapkan dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Hubungi Kami sekarang!!

Menemukan Masa Depan Inovasi dan Keberlanjutan Kelapa Tanggal & Lokasi Cocotech Konferensi & Pameran Internasional COCOTECH ke-51 yang sangat dinanti akan berlangsung dari 22-25 Juli 2024 di The Westin Surabaya Hotel, Pakuwon Mall, Jl. Raya Lontar No.2, Puncak Indah, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Penyelenggaraan Konferensi Diselenggarakan bersama oleh Komunitas Kelapa Internasional (ICC) dan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, konferensi ini menjanjikan rangkaian acara dan aktivitas yang dinamis. Tema Tema tahun ini, “Pemanfaatan Potensi Kelapa sebagai Pohon Kehidupan dan Energi Hijau,” akan menyoroti keanekaragaman pohon kelapa. Konferensi ini bertujuan untuk mendalami berbagai aplikasi kelapa, mulai dari pertanian tradisional hingga solusi energi berkelanjutan yang inovatif. Dengan mengeksplorasi penggunaan kelapa yang beragam, para peserta akan mendapatkan wawasan tentang cara memaksimalkan potensi kelapa untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Peserta Konferensi ini terbuka untuk umum dan akan dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota ICC, pejabat pemerintah senior, badan-badan PBB, organisasi internasional, badan akreditasi, petani kelapa, pemangku kepentingan industri, dan perwakilan sektor swasta. Sorotan Program Konferensi ini berlangsung selama empat hari, termasuk tiga hari sesi dalam ruangan dan satu hari khusus untuk kunjungan lapangan. Peserta dapat menikmati pameran yang menampilkan produk, teknologi, dan layanan terkait kelapa terbaru. Sesi Utama Kerangka Kebijakan dan Dukungan Internasional untuk Pertumbuhan Berkelanjutan (22 Juli) Dipimpin oleh Bapak Djatmiko B. Witjaksono, sesi ini akan mengeksplorasi intervensi kebijakan dan kolaborasi internasional untuk mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dalam pertanian dan industri kelapa. Mempromosikan Kemajuan Teknologi dalam Industri Berbasis Kelapa (22 Juli) Dr. K. B. Hebbar akan memimpin diskusi tentang pemanfaatan teknologi canggih untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk dalam industri kelapa. Meningkatkan Keberlanjutan dengan Solusi Energi Terbarukan Berbasis Kelapa (23 Juli) Dipimpin oleh Bapak Benjamin R. Madrigal Jr., sesi ini akan menyoroti peran kelapa dalam energi terbarukan, termasuk bioenergi, biogas, dan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF). Mengeksplorasi Kekuatan Kelapa dalam Kuliner dan Makanan Fungsional (23 Juli) Dr. Millicent Wallace akan memandu diskusi tentang khasiat penyembuhan dan potensi kuratif produk kelapa, menekankan kontribusinya terhadap kesehatan dan kebugaran. Aplikasi Ramah Lingkungan dari Produk Kelapa (23 Juli) Bapak Alan Aku akan fokus pada pengelolaan lahan berkelanjutan, konservasi tanah dan air, dan aplikasi ramah lingkungan lainnya dari produk kelapa. Strategi Inovatif untuk Menjaga Produksi Kelapa (23 Juli) Dr. Viliami Toalei Manu akan membahas strategi untuk menjaga produksi kelapa dan menghasilkan pendapatan melalui insentif kredit karbon. Mempromosikan Pasar dan Perdagangan Kelapa yang Berkelanjutan (24 Juli) Bapak Gregory Bardies akan mengeksplorasi dinamika pasar global dan praktik perdagangan berkelanjutan dalam industri kelapa. Memajukan Konservasi dan Pemanfaatan Plasma Nutfah Kelapa Global (24 Juli) Ibu Erlene C. Manohar akan memimpin diskusi tentang inovasi yang mendorong masa depan konservasi dan produktivitas kelapa. Presentasi Makalah (24 Juli) Sesi ini, yang dipimpin oleh Bapak Dharmendra Pothuri, akan menampilkan presentasi temuan penelitian inovatif dari universitas dan lembaga penelitian. Pembukaan oleh Presiden Pada tanggal 22 Juli 2024, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Konferensi & Pameran Internasional COCOTECH ke-51 di Surabaya. Kehadiran beliau menegaskan pentingnya industri kelapa dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa. “Ke depan, ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan cokelat, bakau, vanili, kopi, lada, cengkeh dan yang lain-lainnya. Dan yang terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa, kita memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun, ini sangat besar,” ujar Presiden. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyoroti ekspor kelapa Indonesia yang mencapai USD 1,55 miliar berdasarkan data yang ada. Menurut Presiden, dua provinsi sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Riau. “Ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius kita mau menyeriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” ungkap Presiden. Dalam upaya meningkatkan produksi kelapa, Presiden Jokowi menyoroti kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen sebagai faktor kunci. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa untuk mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja. “Riset merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini. Kemudian memanfaatkan teknologi hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi, ini penting saya kira ke depan ini terus bisa dikembangkan,” ucap Presiden. Terakhir, Presiden Jokowi mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersatu dalam memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Presiden menyebut konferensi ini sangat penting bagi Indonesia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa nasional. “Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi memajukan industri kelapa yang berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dunia,” tutur Presiden. Konferensi COCOTECH ke-51 yang mengambil tema “Pemanfaatan Potensi Kelapa sebagai Pohon Kehidupan dan Energi Hijau” diharapkan dapat memperluas jejaring dan mencari peluang baru bagi pengembangan industri kelapa di Indonesia, serta memperkenalkan potensi besar kelapa Indonesia secara global. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif International Coconut Community (ICC) Jelfina Alouw. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman web COCOTECH di COCOTECH 2024 .

Mengapa Transparansi dan Pelacakan Rantai Pasok Penting untuk Bisnis? Tekanan untuk Transparansi : UKM dan perusahaan lintas industri berada di bawah tekanan besar untuk mendapatkan visibilitas dalam rantai pasok mereka. Kepentingan Konsumen : 72% pembeli e-commerce menganggap transparansi penting dalam keputusan pembelian mereka. Cara Terbaik untuk Kejujuran : Bisnis yang ramah lingkungan perlu transparan dalam pemasaran dan memiliki rantai pasok yang dapat dilacak. Memahami Transparansi Rantai Pasok Definisi : Transparansi adalah menangkap dan membagikan informasi tingkat tinggi sepanjang rantai pasok. Manfaat : Memungkinkan pemetaan seluruh rantai pasok, meningkatkan visibilitas operator ekonomi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan, keselamatan, dan tanggung jawab sosial. Contoh : Nike mempublikasikan daftar pemasok mereka dan laporan berkala yang mencerminkan kinerja nyata. Apa Itu Pelacakan? Definisi : Pelacakan mengumpulkan data rinci tentang komponen atau bahan individu, seperti data batch-lot atau informasi pesanan pembelian. Proses : Melacak lokasi dan asal produk serta bahan-bahannya dari awal hingga penggunaan akhir. Manfaat : Menemukan efisiensi rantai pasok, memenuhi persyaratan regulasi, dan memberikan informasi kepada konsumen tentang perjalanan produk. Pemetaan Rantai Pasok dan Manfaatnya Definisi : Proses menggambarkan gambaran lengkap organisasi dan perusahaan dalam rantai pasok di setiap tingkat. Manfaat : Memprioritaskan pemasok dan tindakan, mendukung penilaian risiko, dan menciptakan visual interaktif sambil menghormati hubungan perdagangan yang rahasia. Apa Itu Visibilitas Rantai Pasok, dan Bagaimana Kaitannya dengan Transparansi dan Pelacakan? Definisi : Mengetahui setiap titik sentuh dalam rantai pasok setiap saat. Manfaat : Mengumpulkan dan membagikan lebih banyak informasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan, mengurangi risiko keberlanjutan dan bisnis, serta meningkatkan kinerja keseluruhan. Komponen Utama : Transparansi, pemetaan, dan pelacakan semuanya berkontribusi untuk membangun rantai pasok yang tangguh. Tantangan Terkait Visibilitas Rantai Pasok Mengumpulkan Data : Membutuhkan sistem untuk berbagi data dan informasi antara berbagai tingkatan rantai pasok. Kehilangan Kontrol : Kurangnya visibilitas dapat menyebabkan hilangnya kontrol atas jaringan pasokan masuk. Pemfokusan Data : Mengetahui data mana yang harus difokuskan dan mana yang harus diabaikan sangat penting. Mengapa Semua Elemen Ini Penting untuk Bisnis? Visibilitas Rantai Pasok : Meningkatkan alur kerja dan meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan mengantisipasi risiko. Ketangkasan : Memberikan kemampuan untuk bertindak cepat dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan : Memungkinkan penyesuaian rantai pasok dengan permintaan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasi. Membangun Rantai Pasok yang Lebih Terlihat Versatilitas Karyawan : Karyawan harus serbaguna dari atas hingga bawah rantai. Teknologi : Mempekerjakan teknologi yang baik untuk visibilitas yang lebih baik dari bagian yang bergerak dalam rantai pasok. Pelatihan dan Alur Kerja : Melatih karyawan untuk menjadi serbaguna dalam peran mereka dan memperhatikan alur kerja untuk mengungkap keputusan kritis yang harus dibuat. Ringkasan Konsep Utama : Pelacakan dan transparansi adalah konsep kunci dalam strategi manajemen rantai pasok yang efektif. Manfaat Utama : Membantu membangun visibilitas rantai pasok yang penting untuk meningkatkan kinerja bisnis dan tindakan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.