Indonesia, sebagai produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi tahunan lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton, terus memperkuat posisinya sebagai pilar strategis dalam lanskap pertanian global. Pada tahun 2023 saja, kelapa sawit dan turunannya menyumbangkan USD 28,45 miliar, atau 11,6% dari total ekspor non-migas negara, sambil menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 16,2 juta orang, termasuk banyak pekebun kecil.
Pemerintah Indonesia telah berupaya besar untuk meningkatkan rantai nilai industri penting ini, tidak hanya berfokus pada bahan baku tetapi juga pada barang jadi, dengan demikian memperkuat basis ekonomi negara.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menguraikan inisiatif pemerintah selama Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang diadakan tanggal 28 Maret 2024. Beliau menyoroti kemajuan signifikan dalam mandat biodiesel, dengan implementasi saat ini pada B35 dan uji coba untuk B40 sedang berlangsung. Penyerapan biodiesel domestik pada tahun 2023 mencapai 12,2 juta kiloliter, secara signifikan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri.
Peta jalan yang diuraikan dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 (Inpres) mencakup rencana komprehensif untuk merombak tata kelola budidaya kelapa sawit berkelanjutan secara nasional, mulai dari penguatan data hingga penyelesaian sengketa. Instruksi ini mewajibkan 14 kementerian/lembaga, 26 pemerintah provinsi, dan 217 pemerintah kabupaten di daerah penghasil sawit untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi lima komponen, yang terdiri dari 28 program dan 92 kegiatan yang menghasilkan 118 keluaran.
Penting untuk dicatat adalah pencapaian kumulatif dalam sertifikasi ISPO menyusul Inpres, dengan 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok pekebun tersertifikasi, secara signifikan mempromosikan akses pasar untuk produk sawit berkelanjutan.
Selain sertifikasi ISPO, Pemerintah Nasional telah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), menyederhanakan proses aplikasi dan dengan demikian meningkatkan tingkat peremajaan tahunan. Pada tahun 2024, program tersebut telah menyalurkan dana sebesar Rp9,25 triliun, meremajakan 331.007 hektar.
Selanjutnya, pemerintah daerah telah menjadi integral dalam memajukan inisiatif berkelanjutan, dengan sembilan provinsi sudah menerapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan mereka.
Rapat tersebut juga membahas berbagai keputusan strategis untuk memfasilitasi keterlibatan pekebun kecil dalam praktik berkelanjutan, termasuk merevisi alokasi keuangan dan mengurangi persyaratan aplikasi untuk program PSR.
Menutup, Menteri Hartarto menekankan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan isu budidaya sawit di kawasan hutan, telah disiapkan berbagai skenario yang didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari beberapa badan pemerintahan, menekankan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.
Di Peterson Projects and Solutions Indonesia, kami berkomitmen membantu bisnis Anda unggul dalam sertifikasi keberlanjutan. Layanan kami mencakup bantuan menyeluruh dalam penyusunan dokumen yang diperlukan, panduan lengkap selama proses sertifikasi, dan dukungan yang kuat selama audit. Kami memastikan bahwa Anda memenuhi dan melampaui standar yang dibutuhkan oleh sertifikasi seperti RSPO, ISPO, MSPO, ISCC, GGL, dan banyak lagi. Siap untuk meningkatkan praktik keberlanjutan Anda? Email kami di marketing-indonesia@onepeterson.com atau kunjungi situs web kami dan klik di sini untuk menghubungi kami. Biarkan kami membantu Anda menavigasi kompleksitas sertifikasi dan mencapai tujuan keberlanjutan Anda dengan mudah.
Diterbitkan oleh: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Siaran Pers HM.4.6/101/SET.M.EKON.3/03/2024
Comments