Dagang Karbon Indonesia — Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman alam yang melimpah memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai net zero emisi pada tahun 2060. Menko Marves, Luhut B. Panjaitan memastikan bahwa pada bulan September 2023, pemerintah Indonesia akan memulai pelaksanaan mekanisme dagang karbon Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi membahas berbagai aspek penting terkait perdagangan karbon yang menjadi langkah strategis dalam melawan krisis iklim.
1. Pengaturan Mekanisme Dagang karbon Indonesia Diawasi OJK
Pentingnya keberlanjutan lingkungan dan perlunya mengurangi emisi gas rumah kaca telah mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan mekanisme perdagangan karbon yang efektif. Dalam rapat internal, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya mekanisme ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran OJK akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon sehingga dapat menjadi model yang dapat diandalkan bagi pasar perdagangan karbon global.
2. Penataan Perizinan untuk Wilayah Konsesi
Rapat tersebut juga membahas tentang penataan perizinan untuk wilayah konsesi yang berkaitan dengan perdagangan karbon. Penataan ini menjadi landasan bagi pelaku usaha dan perusahaan yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon, sehingga berbagai kegiatan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penataan perizinan yang jelas, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dalam penyimpanan karbon pada sektor migas dan mengembangkan Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai langkah progresif untuk mengurangi emisi di sektor industri.
3. Hanya Entitas Indonesia yang Diizinkan, Tidak Boleh Dijual ke Bursa Luar Negeri
Presiden Jokowi menekankan bahwa perdagangan karbon hanya akan melibatkan entitas dari Indonesia dan tidak diperbolehkan dijual ke bursa luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon berada di dalam negeri dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi di sektor energi terbarukan dan upaya mengurangi emisi karbon.
Peran Pemerintah dalam Penetapan Nilai Ekonomi Karbon
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyetujui Peraturan Peresiden mengenai Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di bidang pembangkit listrik. Langkah ini adalah bagian dari upaya percepatan penyusunan "rencana harga karbon" di sektor pertanian, industri, dan transportasi dengan standar internasional. Penetapan nilai ekonomi karbon akan menjadi dasar bagi perdagangan karbon yang efektif dan berkelanjutan.
Peran Peterson Indonesia dalam Mendukung Sertifikasi Karbon
Dalam menghadapi pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon yang akan dimulai pada bulan September 2023, Peterson Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan layanan pendampingan dalam proses sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon. Karena, sebelum melakukan perdagangan karbon setiap entitas wajib melakukan sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon. Kami, Peterson Indonesia menyediakan layanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mematuhi regulasi perdagangan karbon yang berlaku.
Kesimpulan
Rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi telah menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai salah satu strategi utama dalam menghadapi perubahan iklim. Pengaturan mekanisme perdagangan karbon yang diawasi oleh OJK, penataan perizinan untuk wilayah konsesi, dan kebijakan hanya melibatkan entitas Indonesia adalah langkah-langkah penting dalam menciptakan perdagangan karbon yang berkelanjutan. Dengan penerapan mekanisme perdagangan karbon ini, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai net zero emisi pada tahun 2060 dan menjadi pionir dalam upaya global untuk melawan krisis iklim.
Comments